Kasus Utang Piutang, Lapor Polisi atau Gugat Perdata ?

Apabila terjadi kasus utang piutang/ wanprestasi, maka setiap orang yang dirugikan memiliki hak membuat laporan pidana Penipuan atau Penggelapan ke kepolisian. Namun, apakah laporan polisi tersebut nantinya akan ditindaklanjuti, maka hal tersebut tergantung pada pembuktian nantinya.

Oleh karena itu, apabila terdapat pertanyaan yang mengatakan bisakah seseorang yang tidak membayar atau terlambat membayar hutangnya dilaporkan ke kepolisian dengan dugaan penipuan atau penggelapan, maka jawaban kami adalah hal tersebut dimungkinkan, sepanjang tidakan seseorang yang tidak membayar atau terlambar membayar  tersebut memenuhi unsur pidana nantinya.

Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah laporan pidana tersebut efektif atau tidak untuk mengembalikan uang anda?

Untuk menjawab ini, maka setiap lawyer memiliki pandangan yang berbeda-beda. Untuk lawyer yang memiliki keahlian dalam hukum pidana, maka akan memberikan saran untuk melaporkan kepada pihak kepolisian dengan tuduhan penggelapan dan penipuan. Artinya, Laporan polisi dapat dijadikan sarana bagi pelapor untuk bernegosiasi dengan terlapor (berhutang) agar segera melunasi hutangnya. Dalam banyak praktek, terkadang cara ini banyak dilakukan dan berhasil.

Apabila terlapor (berhutang) telah membayar lunas hutangnya kepada pelapor, maka pelapor akan mencabut laporannya tersebut. Namun perlu diingat, laporan mengenai dugaan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP) bukanlah delik aduan, sehingga apabila penyidik (polisi) menganggap bukti yang dikumpulkan adalah cukup, tidak menutup kemungkinan walapun laporan tersebut dicabut, Terlapor tetap dapat diajukan ke Pengadilan untuk diadili.

Pembayaran hutang yang  lunas dilakukan oleh terlapor kepada pelapor biasanya dapat dijadikan faktor meringankan hukuman dari terlapor, namun tidak jarang pembayaran lunas tersebut dapat dinilai sebagai “itikat baik” dari terlapor, sehingga terlapor diputus bebas oleh Pengadilan.

Lalu langkah hukum apa yang baik di lakukan?

Sebagai kantor hukum yang banyak bergerak di bidang hukum perdata, maka apabila terdapat kasus-kasus yang berkaitan dengan utang piutang/ wanprestasi (ingkar janji), kami selalu menyarankan kepada klien untuk tidak melakukan laporan kepolisi terlebih dahulu. Artinya, Laporan kepolisian hanya dapat kita lakukan apabila langkah-langkah perdata telah kita lakukan. Adapun Langkah perdata yang dimaksud adalah:

  1. Negosiasi atau Mediasi, serta
  2. Gugatan Perdata di Pengadilan.

Bagi kantor kami, hal pertama yang kami lakukan untuk kasus-kasus wanprestasi adalah bernegosiasi dan mediasi dengan pihak yang berhutang (debitur). Apabila dalam negosiasi dan mediasi tidak mencapai titik temu, maka selanjutnya mengajukan gugatan perdata di Pengadilan.

 

Banyak yang berpandangan mengajukan gugatan perdata di pengadilan memakan waktu yang lama?

Tidak dapat dipungkiri, salah satu kelemahan dalam mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri adalah waktu penyelesaian perkara yang tidak pasti walaupun berdasarkan Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2014 menyebutkan penyelesaian perkara ditingkat pengadilan negeri paling lambat 5 (lima) bulan.

Selain itu, kelemahannya adalah adanya hak bagi pihak yang kalah untuk mengajukan banding, kasasi sampai Peninjauan Kembali (PK), sehingga waktu penyelesaian sengketa semakin lama dan hanya membuat ketidakpastian hukum bagi pihak yang mengajukan gugatan.

Sebenarnya, pendapat tersebut tidaklah salah karena hal tersebut dimungkinkan terjadi. Namun, praktek yang kami lakukan terhadap kasus-kasus wanprestasi yang bersumber dari “Perjanjian Tertulis”, biasanya  terdapat beberapa kasus yang berujung damai. Perdamaian-perdamaian tersebut mungkin terjadi ketika dalam “Tahapan Mediasi di Pengadilan” atau “Tahapan Putusan Tingkat Pertama”, sehingga kasus tersebut lebih cepat selesai.

 

Tahukah tentang “Gugatan Sederhana”?

Sebenarnya suatu gugatan perdata dapat dikatakan efektif apabila gugatan perdata yang diajukan diajukan masuk dalam kategori “gugatan sederhana” sebagaimana diatur dalam Perma 4 Tahun 2019 tentang Perubahan No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Gugatan sederhana adalah gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Gugatan sederhana ini diselesaikan di Pengadilan Paling Lama 25 (dua puluh lima) hari. Artinya, tidak harus menunggu berbulan- bulan untuk menyelesaikan perkara.

 

Apabila terdapat hal yang ingin dikonsultasikan berkaitan dengan pengajuan gugatan perdata atau laporan polisi akibat adanya perbuatan utang piutang, silahkan hubungi kami Advokat Pro dibawah ini:

Handphone/WhatsApp : 0812-8428-7667

Email : klien@advokatpro.id

 

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pilihan Kami